Kabar wafatnya seorang siswa sekolah dasar berusia sepuluh tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur—yang diduga mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan alat tulis—tidak dapat dipahami semata sebagai peristiwa personal atau tragedi keluarga. Peristiwa ini merupakan cermin dari persoalan struktural yang lebih luas, yakni beban biaya pendidikan yang masih menghimpit kelompok masyarakat miskin. Pernyataan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahwa kemiskinan telah berpadu dengan komersialisasi pendidikan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam menjamin hak dasar warga negara.
Selama ini, pendidikan kerap diposisikan sebagai instrumen mobilitas sosial yang diyakini mampu memutus mata rantai kemiskinan. Namun, keyakinan tersebut sering kali mengabaikan fakta bahwa akses terhadap pendidikan tidak pernah sepenuhnya setara. Di balik narasi “pendidikan gratis”, terdapat berbagai biaya implisit—buku, alat tulis, seragam, akses internet, hingga ongkos transportasi—yang secara nyata membatasi partisipasi anak-anak dari keluarga miskin. Tragedi di Ngada memperlihatkan bahwa beban tersebut tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis, terutama ketika rasa tidak mampu berubah menjadi rasa bersalah dan malu.
Dalam konteks ini, kemiskinan kerap disederhanakan sebagai persoalan individu: kurang usaha, kurang ketekunan, atau kurang daya juang. Pola pikir semacam ini menutupi peran kebijakan dan struktur sosial yang menciptakan serta mempertahankan ketimpangan. Anak-anak diajarkan untuk menerima keadaan sebagai nasib dan takdir, bukan sebagai hasil dari keputusan politik dan ekonomi yang tidak adil. Pendidikan pun berisiko menjadi ruang reproduksi ketimpangan, alih-alih sarana pembebasan.
Fenomena ini menegaskan bahwa komersialisasi pendidikan bukan sekadar isu teknis atau administratif, melainkan persoalan hak asasi dan keadilan sosial. Ketika negara gagal memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, beban tersebut dialihkan kepada keluarga—dan pada akhirnya, kepada anak-anak itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, ajakan untuk “belajar lebih giat” atau “bertahan lebih kuat” kehilangan relevansi moral, karena tidak semua anak memulai perjalanan dari titik yang sama.
Komersialisasi pendidikan bukan sekadar isu teknis atau administratif, melainkan persoalan hak asasi dan keadilan sosial.
Tragedi semacam ini bukan anomali, melainkan konsekuensi dari sistem yang telah lama dinormalisasi. Selama kemiskinan struktural terus disangkal dan pendidikan terus diperlakukan sebagai komoditas, peristiwa serupa akan berulang, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat perhatian. Oleh karena itu, kepedulian tidak cukup diwujudkan dalam belas kasihan atau retorika simpati, melainkan harus diterjemahkan ke dalam keberanian untuk meninjau ulang kebijakan, memulihkan peran negara, dan menempatkan hak anak sebagai prioritas utama.
Tragedi seorang anak yang kehilangan hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena seharusnya menjadi peringatan keras bagi kita semua. Ia menuntut lebih dari sekadar ucap bela sungkawa; ia menuntut tanggung jawab kolektif untuk menghentikan normalisasi ketimpangan dalam sistem pendidikan dan membangun keadilan yang sungguh-sungguh berpihak pada yang paling rentan: anak-anak, perempuan, dan masyarakat miskin yang terdampak oleh masalah struktural.
Foggy FF
Menulis esai dan fiksi. Founder Melihat Lebih Jernih.